MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital pelayanan publik.
Kali ini, Dinas Sosial Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos.
Sebuah program Kementerian Sosial RI, yang bertujuan membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan dipilihnya Kota Makassar, sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem digital penyaluran bantuan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” katanya, Selasa (14/7/2026).
Melalui program tersebut, proses penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi semata-mata mengandalkan verifikasi manual, tetapi dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data melalui aplikasi Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial.
Menurutnya, program tersebut masih berada pada tahap piloting sehingga baru diterapkan di 40 kabupaten/kota di Indonesia sebelum nantinya dikembangkan secara lebih luas.
“Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujarnya.
Masri menjelaskan, inti dari program ini adalah penggunaan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama dalam pendataan masyarakat.
Melalui aplikasi tersebut, petugas akan menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi warga yang kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Dengan mekanisme tersebut, penetapan penerima bantuan diharapkan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada hasil pengolahan data, bukan penilaian subjektif.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak,” tuturnya.
“Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” sambung Masri.
Dia menambahkan, aplikasi tersebut menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah tangga, hingga sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah disusun Kementerian Sosial.
Digitalisasi ini sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang masih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski selama ini DTSEN telah mengintegrasikan berbagai basis data kemiskinan nasional, pemerintah masih menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait akurasi data penerima bantuan.
“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital yang akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan melalui aplikasi Perlinsos.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem Perlinsos terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan secara digital.
Masri mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi Dinas Sosial bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), saat ini sudah terdapat lebih dari 5.000 agen yang telah memiliki IKD.
“Target kita sekitar 6.000 agen. Saat ini sudah lebih dari 5.000 yang memiliki IKD,” terangnya.
“Nantinya masyarakat bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau mendapatkan pendampingan dari agen yang telah disiapkan,” lanjutanya.
Para agen tersebut berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu yang berusia di bawah 40 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Masri, pelibatan ASN dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghindari potensi munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai penentuan penerima bantuan.
“Selama ini sering muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga RT atau lurah. Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menurkan, pihak Sekretaris Daerah Kota Makassar juga bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program Piloting Digital Bansos di Kota Makassar.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh tim Kementerian Sosial RI dengan melibatkan sekitar 80 agen digital.
Saat ini, Dinas Sosial Kota Makassar, tengah menyusun jadwal pelatihan lanjutan agar seluruh agen dapat segera memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendataan.
“Tahap pertama sudah kami laksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa dengan melibatkan sekitar 80 agen dan didampingi langsung oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya.
Selanjutnya akan dijadwalkan pelatihan bagi seluruh agen agar proses pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Sasaran program difokuskan kepada masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Namun dalam pengembangannya, pendataan melalui aplikasi Perlinsos akan menjangkau seluruh masyarakat Kota Makassar sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang semakin lengkap, akurat, dan mutakhir,” tukasnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama pendataan masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat Makassar masuk lokasi pilot project (proyek percontohan) Piloting Digital Bansos oleh Kementerian Sosial RI. Menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang semakin modern dan berbasis data,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi penyaluran bantuan sosial diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif.
Sehingga melalui program ini, ia berharap transformasi digital di bidang perlindungan sosial dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, memperkuat transparansi.
“Sekaligus memastikan setiap warga yang memenuhi kriteria memperoleh haknya berdasarkan data yang valid dan terintegrasi,” harap Andi Bukti.
Dalam implementasinya, aplikasi Perlinsos akan digunakan untuk menghimpun berbagai indikator sosial ekonomi masyarakat.
Data tersebut kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial, sehingga proses penetapan tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sekitar 6.000 agen digital yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Para agen bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pendataan menggunakan aplikasi Perlinsos dan wajib memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Hingga saat ini, lebih dari 5.000 agen telah memiliki IKD berdasarkan hasil koordinasi Dinas Sosial bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sebagai tahap awal, uji coba program telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen serta didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI.
Selain memperkuat transformasi digital bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan.
Andi Bukti menegaskan, ketersediaan logistik kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
Dia menjelaskan, stok logistik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar serta dukungan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, stok logistik yang kami miliki saat ini insyaallah mencukupi untuk kebutuhan selama satu tahun. Persediaan berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Berbagai kebutuhan dasar telah disiapkan, mulai dari beras, bahan permakanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak (kidswear), hingga perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan bencana seperti banjir, kebakaran, maupun kekeringan.
“Dengan kesiapan tersebut, kami memastikan pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan tetap berjalan optimal, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Andi Bukti. (***)
