MAKASSAR – Kamis, 10 April 2025. Komisi B DPRD Makassar menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan Pertama Tahun 2025 bersama direksi Perusahaan Daerah (Perusda), di ruang rapat Komisi B.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail bilang, jika Monev tersebut bersifat wajib. Yang dilaksanakan setiap awal triwulan. Capaian kinerja Perusda dievaluasi selama tiga bulan.
Perusda pun diminta untuk mengoptimalkan kinerjanya menjelang triwulan kedua. Menurut Ismail, capaian di triwulan pertama terbilang rendah.
“Kalau tidak capai target, ya harus dikejar. Harus betul-betul kerja optimal agar ketertinggalan bisa diselesaikan, apalagi kita sudah masuk Triwulan Kedua,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ismail menyebut sejumlah kendala yang memengaruhi kinerja, di antaranya pengeluaran tambahan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan kebutuhan pokok yang tidak terjadi di periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, belum maksimalnya kinerja pejabat di lapangan juga menjadi perhatian.
Dalam kesempatan itu, Ismail juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pelayanan publik, terutama pada sektor parkir. Ia mendukung langkah Wali Kota Makassar yang menginstruksikan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengurangi transaksi tunai dan mendorong penerapan sistem pembayaran barcode di sektor parkir.
“Komisi B hanya memberikan satu rekomendasi utama tahun ini, yaitu sistem parkir nontunai. Ini langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sistem yang lebih transparan dan terukur,” ujarnya.
Ismail menambahkan bahwa pencapaian target harus menjadi indikator utama dalam menilai kinerja direksi. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk toleransi jika kinerja tidak sesuai harapan
Kalau kinerjanya baik, tentu dipertahankan. Tapi kalau tidak, harus dievaluasi. Tidak ada istilah orang dekat di sini,” tegasnya lagi.
Dia berharap rapat evaluasi ini menjadi momentum bagi Perusda untuk memperbaiki kinerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar. (***)
