MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah merampungkan proses finalisasi pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang akan bergerak di sektor strategis, yakni pangan dan infrastruktur.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap regulasi terbaru, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMD ke depan.
“Saat ini sedang difinalisasi regulasinya. Perseroda Pangan dan Infrastruktur akan berdiri sebagai entitas tersendiri. Artinya, akan dibentuk dua badan usaha daerah yang masing-masing fokus pada bidangnya,” jelas Munafri, Senin 26 Mei 2026.
Anggota DPRD Kota Makassar, Ismail, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot tersebut. Menurutnya, kehadiran Perseroda di sektor pangan akan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.
“Kalau ada kendala pangan secara mendadak, kita harus punya solusi mandiri. Makassar selama ini hanya sebagai pengguna, bukan pendistribusi. Ketika harga cabai di Gowa naik, kita tak bisa berbuat banyak karena belum punya ketahanan pangan sendiri,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Makassar itu juga menilai bahwa kehadiran Perseroda Infrastruktur dapat mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau Dinas Ketahanan Pangan digabung ke dalam Perseroda, akan ada nilai tambah. Termasuk kepemilikan gudang penyimpanan sendiri untuk Kota Makassar,” ujarnya.
Namun, tidak semua anggota dewan sejalan. Anggota Komisi B DPRD Makassar lainnya, Hartono, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rencana tersebut.
Menurutnya, perlu ada kajian mendalam agar pembentukan Perseroda tidak hanya menjadi perubahan birokrasi tanpa dampak nyata.
“Apakah Dinas PU saat ini tidak cukup sebagai leading sector infrastruktur? Kalau Perseroda bekerja sama dengan swasta, apakah hasilnya lebih baik? Semua ini harus kita lihat kembali regulasinya,” ungkapnya kepada wartawan.
Hartono, yang juga Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mempertanyakan efektivitas pembentukan Perseroda Pangan mengingat Makassar bukan daerah penghasil pangan.
“Kita selama ini hanya disuplai dari daerah lain. Pembentukan Perseroda harus menjawab tantangan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. Hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas alumnus Universitas Hasanuddin ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti kemungkinan berkurangnya peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat jika terlalu banyak fungsi yang dialihkan ke Perseroda. (***)
