MAKASSAR – Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly menerima pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (26/6).
Pada kesempatan itu, Sekda Zulkifly didampingi Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Ulfa Ichwani Achmad dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Makassar Hafidah
Sekda Zulkifly mengatakan pemerintah kota hari ini sejak awal menjadikan teman penyandang disabilitas masuk dalam program. Hal itu bisa dilihat dari visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham atau Mulia.
“Program yang digagas ini sejalan atau dengan visi dan misi pak wali dan bu wawali atau dalam hal ini pasangan Mulia. Taglinenya itu kan Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan,” ungkap Sekda Zulkifly, Kamis (26/6).
Pertemuan ini, kata Sekda Zulkifly, HWDI Sulsel meminta ada Standar Operasional Pelayanan (SOP) di seluruh Puskesmas di Kota Makassar. Hal ini juga bentuk dukungan dan masukan bagi pemerintah kota sehingga pelayanan semakin optimal, terutama bagi teman disabilitas.
“Kolaborasi sangat penting saya kira. Makanya, kita minta teman Bappeda, DPPPA dan Dinkes menyusun rencana agar inklusi bisa terwujud dan berjalan optimal di Kota Makassar,” ujarnya.
Lebih jauh, Mantan Camat Ujung Pandang itu pertemuan Pemkot dan HWDI Sulsel tepat waktu. Sebab, saat ini seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar tengah menyusun rencana strategi (renstra) untuk lima tahun kedepan. Sehingga, ide-ide dan masukan eksternal bisa dibahas kemudian dituangkan dalam renstra.
“Pembahasan ini diharapkan bisa mengakomodir teman-teman disabilitas,” ucapnya.
Terpisah, Ketua HWDI Sulsel Maria UN mengatakan pertemuan ini melaporkan agenda HWDI Sulsel di enam puskesmas, salah satunya Puskesmas Kassi-kassi. Harapannya, enam puskesmas bisa menjadi bahkan memberikan pelayanan maksimal untuk teman penyandang disabilitas.
“Kita harap juga Makassar memiliki data jumlah penyandang disabilitas sehingga data itu menjadi acuan dalam menyusun program, utamanya berkaitan dengan teman disabilitas,” tukas Maria UN.
Lanjut Maria UN menyampaikan SOP di puskesmas memang sudah ada. Hanya saja, jika berkaitan dengan pelayanan disabilitas tak ada pembahasan teknis. Sehingga, dirinya menilai perlu ada aturan tambahan khusus soal itu.
“Kami bersyukur, baik dinkes dan puskesmas menyambut positif adanya SOP itu. Pak Sekda juga mendukung dan memberikan arahan agar SOP di puskesmas tentang disabilitas dibahas lebih lanjut,” ungkapnya. (***)
