MAKASSAR – Sekertaris Daerah (Sekda) membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) angkatan XXIII di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulsel, Selasa (29/7).
Kegiatan ini diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM).
Sekda Zulkifly mengatakan tugas birokrasi pemerintah yakni melaksanakan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara optimal. Di mana, paradigma saat ini revolusi mental sesuai semangat reformasi birokrasi.
“Di jajaran Pemkot Makassar, reformasi birokrasi telah kita laksanakan dengan manajemen perubahan terukur dengan tujuan menuju capaian hasil kinerja yang baik,” ujar Sekda Zulkifly.
Lebih jauh, sambung mantan Camat Ujung Pandang, sesuai misi periode 2025-2029 bahwa mewujudkan tata kualitas pemerintahan yang bersih dan berdaya saing dengan sasaran meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan para peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang kompak serta pola kebiasaan dan budaya kerja yang baru dan lebih profesional.
“Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan Kota Makassar,” ucapnya.
“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing,” tambahnya.
Kemudian, Pemkot Makassar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui transformasi digital. Wali Kota Makassar telah meluncurkan program unggulan Makassar Super Apps, Lontara, yang merupakan salah satu contoh upaya pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan secara elektronik dan terintegrasi.
Diketahui, saat ini Kota Makassar memiliki sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Dengan adanya Lontara, semua aplikasi tersebut akan diintegrasikan menjadi satu aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
“Namun, masih banyak pegawai pemerintah kota yang belum paham tentang transformasi digital, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu meningkatkan kompetensi pegawai dalam menggunakan teknologi digital,” paparnya.
Sekda Zulkifly menyampaikan adanya transformasi digital, pemerintah kota berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
“Pemerintah kota juga berharap dapat meningkatkan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tukasnya.
Kota Makassar, kata Zul—sapaan akrabnya, saat ini berada di era digitalisasi dan society 4.0, di mana masyarakat menggunakan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu merespon kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital. (***)
