MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kawasan kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (11/9/2025).
Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama sejumlah kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.
Agenda tersebut menjadi rangkaian kunjungan dua menteri Kabinet Merah Putih di Kota Makassar, sebelum menyerahkan rumah gratis kepada empat keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel pada sore hari.
Rombongan menyusuri lorong-lorong sempit dan berkelok selama kurang lebih satu jam, mendatangi rumah warga yang dinilai tidak layak huni. Sebanyak enam rumah warga dikunjungi secara langsung, yang seluruhnya masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui dukungan dana CSR.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri PKP, Ara, ingin memanfaatkan momentum berkunjung ke Kota Makassar sekaligus untuk melihat langsung kondisi pemukiman masyarakat setempat.
“Tujuan utama kami kesini untuk menyerahkan rumah, sekaligus memanfaatkan moment ini dengan mendatangi rumah-rumah yang tidak layak. Kegiatan disini spesifik untuk membantu seluruh rumah tersebut untuk dilakukan renovasi,” jelasnya.
Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi warga di kawasan padat penduduk tersebut. Ia berharap bantuan CSR yang segera dijalankan bisa memberikan hunian yang lebih layak dan sehat bagi masyarakat di Pampang.
“Kunjungan pemerintah pusat sangat berarti karena membuka jalan bagi perbaikan rumah-rumah warga tak layak huni,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa kawasan Pampang memang masuk dalam prioritas pertama perbaikan lingkungan kumuh di Makassar.
Lebih lanjut, Mahyuddin merincikan hingga saat ini lima dari enam rumah yang ditinjau telah diverifikasi dan satu rumah lainnya masih dalam proses. Seluruh program renovasi ini akan didanai melalui skema CSR dari pihak swasta.
“Pelaksanaannya kami tunggu dari pihak CSR. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin dapat terlaksana,” ujarnya.
Indikator rumah yang dipilih, kata Mahyuddin, adalah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi tidak layak huni.
“Rata-rata yang kami kunjungi tadi adalah rumah keluarga MBR yang memang sudah tidak layak lagi ditinggali,” jelasnya. (***)
