MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota bergerak cepat menuntaskan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Makassar Tahun 2026.
Langkah percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena berhasil dirampungkan lebih awal dari target yang ditetapkan, yakni sebelum Desember 2025. Adapun estimasi alokasi dalam APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota dewan bersama jajaran SKPD terkait.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh program prioritas dan program unggulan Pemerintah Kota Makassar, tetap masuk dalam Rancangan APBD Pokok Tahun 2026.
Munafri mengatakan, meski terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program strategis yang sudah diusulkan oleh tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibahas bersama DPRD Kota Makassar.
“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya, usai paripurna.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjut Appi.
Munafri menekankan bahwa kondisi penyesuaian anggaran ini tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong jajaran Pemkot untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Sekaligus memastikan program kerja tetap menyentuh masyarakat secara langsung.
Dia menilai dengan pemotongan ini bukan malah yang harus diretapi, tapi bagaimana lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan.
“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk efisiensi, Ketua Golkar Makassar itu, juga meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa belanja harus diarahkan untuk manfaat langsung bagi warga.
“Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ketika ditanya terkait kemungkinan penurunan nilai APBD tahun depan, Appi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan signifikan.
Lanjut dia, Pemerintah Kota Makassar fokus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan sumber pendapatan lain.
“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini kita akan maksimalkan,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen, mantan Bos PSM ini memastikan bahwa pembangunan stadion tetap masuk sebagai program prioritas dalam APBD 2026.
Menurutnya, seluruh program unggulan yang telah direncanakan tidak mengalami gangguan.
“Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujarnya saat ditanya mengenai keberlanjutan proyek stadion.
Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.
Aliyah menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan pondasi penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, responsif, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan kota.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aliyah, tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat program-program strategis yang telah direncanakan, terutama yang menyentuh pelayanan dasar publik dan pengentasan persoalan prioritas kota.
Ia juga menekankan bahwa konsistensi dalam sinergi dan komunikasi antara Pemkot dan DPRD harus terus dijaga agar setiap kebijakan yang disusun selaras dengan visi pembangunan jangka panjang.
“Kami sangat mengapresiasi kerja bersama yang selama ini terjalin. Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Sedangkan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banggar untuk KUA-PPAS 2026 DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa KUA-PPAS APBD Pokok Tahun 2026 memerlukan strategi pendapatan yang agresif dan adaptif.
Hal ini menyusul proyeksi penurunan total pendapatan daerah sebesar 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025.
Ray menyampaikan hal itu saat membacakan laporan Pansus di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Makassar beserta jajaran pemerintah kota.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.
Ia merinci beberapa rekomendasi strategis. Pertama soal optimalisasi dan konsistensi penerimaan.
Dimana, pansus meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.
Kedua, aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD. Ray menegaskan pentingnya digitalisasi seluruh proses sistem pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
“Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketiga, pihaknya mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis dan dividen.
Pemerintah diminta mendorong seluruh BUMD untuk menjalankan bisnis secara kreatif dan optimal, sehingga dapat meningkatkan setoran dividen bagi Pemerintah Kota Makassar.
Keempat, ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif.
“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” saran Ray.
Pada aspek belanja daerah, Badan Anggaran mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada pencapaian program prioritas Wali Kota, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending better). Bahwa Anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan.
Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.
Selanjutnya, pelaksanaan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa). Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan.
Lanjut dia, perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus.
Termasuk pembangunan Stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
“Digitalisasi dan reformasi birokrasi.
Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelansya.
Rekomendasi Teknis untuk SKPD Terkait. Ray merinci sejumlah arahan langsung kepada perangkat daerah. Untuk Dinas Pendidikan, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (mandatory spending).
Sesnagkan, pada Dinas PU memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, di Dinas Lingkungan Hidup memastikan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah untuk rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga & Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menekankan pada Diskominfo agar mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps atau Lontara+.
Sedangkan, di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Dewan meminta serta memastikan efektivitas program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Dan pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Demokrat itu juga mengungkapkan, bahwa belanja modal tetap harus dijaga agar proyek strategis tidak terhambat.
“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutup Ray. (***)
