MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2025–2026. Rapat berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/11/2025).
Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kota Makassar. Kegiatan dihadiri pimpinan DPRD, Wali Kota, Forkopimda, Sekda, pejabat struktural, perwakilan perusahaan daerah, serta insan pers.
Dalam laporan daerah pemilihan (Dapil) 1, juru bicara reses Fachrizal Ar-Rahman Husai menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil aspirasi masyarakat.
dr Ical sapaan akrab Fachrizal menjelaskan reses dilakukan 13–18 Oktober 2025 oleh seluruh anggota DPRD yang berasal dari Kecamatan Rappocini, Makassar, dan Ujung Pandang.
Sejumlah isu yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan, kebutuhan lampu lorong, CCTV lingkungan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, hingga pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.
“Pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang banyak dikeluhkan, termasuk zonasi sekolah, beasiswa, dan jaminan kesehatan,” kata legislator Fraksi PKB Makassar ini.
dr Ical menegaskan agar Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan kerja terukur dan berkualitas. Ia juga meminta pemerintah melakukan analisis atas usulan warga sehingga prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat urgensi.
Sementara itu, juru bicara Dapil 2 dari Fraksi PKB, Basdir SE, turut menyampaikan hasil reses untuk wilayah Kecamatan Tallo, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, dan Sangkarrang. Ia menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada perwakilan Dapil 2 untuk menyampaikan laporan resmi.
Basdir memaparkan bahwa kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut meliputi pengadaan air bersih, perbaikan drainase, pembenahan jalan lingkungan, penyediaan fasilitas publik, dan perbaikan layanan kesehatan.
Ia menyoroti kondisi Rumah Sakit Ujung Pandang yang dinilai masih jauh dari harapan. Permasalahan banjir juga menjadi fokus utama usulan, terutama di Kecamatan Tallo dan Bontoala.
Menurutnya, perbaikan kanal serta penggunaan alat berat harus dilakukan secara berkala sebagai langkah mitigasi.
Selain itu, pemasangan lampu jalan diminta segera ditingkatkan karena banyak warga mengeluhkan kondisi lorong gelap yang memicu kerawanan tindak kriminal. Ia menilai penyediaan penerangan menjadi bagian penting dari keamanan lingkungan.
Basdir juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata. Ia meminta pemerintah memperketat verifikasi agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Terkait pemberdayaan pelaku UMKM, Basdir mendorong pemerintah menyediakan pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal yang jelas dan terstruktur. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan agar seluruh hasil reses menjadi rekomendasi resmi bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Aspirasi masyarakat diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan program pembangunan Kota Makassar ke depan. (***)
