MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas proses demokrasi di tingkat akar rumput.
Senin (8/12/2025), Appi menerima langsung sejumlah masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi terkait hasil Pemilihan Rukun Tetangga (RT) di Kantor Balai Kota.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pemerintah, sekaligus menegaskan respons cepat Pemkot dalam merespons dinamika pasca-pemungutan suara.
Munafri menuturkan bahwa seluruh rangkaian pemilihan RT telah dilaksanakan sesuai prosedur, jujur, adil, serta mengedepankan transparansi.
Karena itu, hasil yang muncul merupakan cerminan pilihan warga dan tidak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota tidak mengintervensi hasil yang sudah ditetapkan panitia di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Menurutnya, menjaga kemurnian proses demokrasi adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi demi menciptakan kepercayaan publik dan ketertiban sosial di lingkungan warga.
Dalam dialog terbuka tersebut, Munafri menjelaskan bahwa pemilihan RT digelar bukan untuk menimbulkan perpecahan, tetapi justru untuk menghindari perselisihan di tengah masyarakat.
Sistem pemilihan, kata dia, dirancang agar proses penentuan pemimpin lingkungan benar-benar mencerminkan kehendak warga.
“Kenapa kita adakan pemilihan RT/RW serentak? Supaya tidak ada perselisihan, karena masyarakat menentukan sesuai hari nurani,” jelas Munafri.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses demokrasi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari pemilihan yang memberikan kesempatan setara kepada masyarakat untuk memilih figur yang mereka percaya.
“Namanya pemilu, pasti ada orang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin semua yang mendaftar langsung jadi RT,” ujarnya.
Dengan demikian, Munafri meminta seluruh pihak untuk menghormati hasil pemilihan, menjaga kondusivitas lingkungan, serta memberi kesempatan kepada RT terpilih untuk menjalankan amanah warga.
Munafri mencontohkan bahwa dirinya pun, dalam kontestasi politik apa pun, tetap harus berhadapan dengan proses pilihan masyarakat.
“Bagaimana caranya kita mau paksa menang kalau kita tidak disukai masyarakat. Itu yang susah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa semua kandidat sudah diberi kesempatan yang sama sejak awal. Jika ada keberatan, mestinya disampaikan pada proses pencalonan, bukan setelah hasil ditetapkan.
“Pada saat pencalonan, kenapa tidak dipersoalkan? Sekarang setelah pemilihan selesai, tidak boleh kita memaksakan. RT yang terpilih adalah hasil dari demokrasi,” tambahnya.
Menurut Munafri, pemilihan ini digelar agar RT dan RW yang terpilih benar-benar merupakan orang yang siap bekerja, bukan sekadar mendapat jabatan.
Mereka harus mampu menjalankan program-program pemerintah dan terlibat aktif menangani kebutuhan warga.
“RT dan RW ini bukan mencari bos atau jabatan. Mereka adalah orang-orang yang mau bekerja, melaksanakan program pemerintah, dan siap siap melayani masyarakat,” tegasnya. (***)
