MAKASSAR — Sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, aplikasi layanan online terintegrasi warga Makassar, (LONTARA+), kian menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik kota.
Sejak diluncurkan, platform ini bukan hanya menjadi kanal utama aspirasi dan aduan warga, tetapi juga membuktikan bagaimana teknologi mampu mempercepat kerja birokrasi.
Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, ribuan aduan masyarakat masuk melalui aplikasi ini, mulai dari lampu jalan, persampahan, hingga drainase.
Yang paling mencolok, hampir seluruh laporan direspons dalam waktu rata-rata hanya dua menit oleh perangkat daerah terkait. Kecepatan ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan layanan publik yang responsif, transparan, dan terintegrasi.
Sistem ini respon cepat, menerima dan menindaklanjuti aspirasi serta aduan masyarakat. Platform digital ini terbukti memberi kemudahan bagi warga sekaligus mempercepat koordinasi antar-perangkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa sejak resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025, hingga 11 Desember 2025, jumlah aduan yang masuk melalui LONTARA+ telah mencapai 2.106 laporan.
“Khusus bulan Desember, terdapat 392 aduan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujarnya, di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).
Dijelaskan, distribusi aduan masih didominasi oleh persoalan lampu jalan, dengan total 491 laporan. Disusul persampahan sebanyak 276 aduan, dan drainase dengan 266 aduan.
Roem mengungkapkan, tiga perangkat daerah atau OPD yang paling banyak menerima beban tindak lanjut adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan aduan jalan rusak, termasuk layanan PDAM.
Lanjut dia, meski volume aduan tinggi, kinerja OPD dalam merespons laporan masyarakat patut diapresiasi.
“Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan rata-rata penyelesaiannya tiga hari. DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian membutuhkan rata-rata empat hari,” tuturnya.
“Sementara Diskominfo sendiri mencatat respon awal tercepat, 41 detik, dengan penyelesaian layanan rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik,” tambah dia.
Aplikasi LONTARA+ juga terintegrasi dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC, kantor Diskominfo Makassar.
Melalui layar monitor besar di pusat komando tersebut, setiap aduan warga terlihat jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindak lanjut.
Dirancang sebagai platform terpadu seluruh layanan publik, LONTARA+ menjadi tonggak awal pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar.
Ke depan, aplikasi ini akan menjadi program flagship 2025–2030, sekaligus tulang punggung transformasi digital kota.
Pada kesmepatan ini, Roem yang juga Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar, menyebutkan aplikasi LONTARA+ juga mencatat pertumbuhan signifikan pada jumlah pengguna. Hingga hari ini, aplikasi tersebut telah diunduh oleh 42.391 pengguna.
Dimana, Kecamatan Manggala menjadi wilayah dengan paling banyak pengguna, yakni 4.686 downloader, dan registrasi terbanyak ada di Kelurahan Manggala dengan 878 registrasi.
“Sementara yang terendah adalah wilayah kepulauan Sangkarang, dengan 378 downloader,” kata Roem.
Tak hanya aduan layanan publik, LONTARA+ juga sudah terhubung dengan Inspektorat Kota Makassar untuk menangani laporan pungli, indikasi korupsi, dan pelanggaran etika ASN.
“Untuk aduan pengawasan, pelapor dilindungi melalui sistem blower. Kami tidak dapat melihat identitasnya karena langsung ditangani Inspektorat,” tegasnya.
Ditanya soal jenis aduan terbanyak di Kecamatan Manggala, Roem menjelaskan bahwa pola aduannya sama, masih didominasi lampu jalan, persampahan, dan drainase.
Terkait potensi lonjakan aduan pada musim hujan, ia memastikan bahwa petugas admin LONTARA+ tetap siaga penuh.
“Total ada 28 petugas admin yang bekerja di dua command center Balai Kota: lantai 9 untuk kedaruratan dan lantai 7 yang berisi 15 operator. Mereka bekerja 24 jam dengan sistem bergantian,” jelasnya.
Sementara di UPT, sistem pengawasan berjalan tiga shift penuh, khususnya untuk memantau laporan terkait banjir, genangan, hingga isu kebencanaan lainnya.
Menanggapi mengenai lamanya distribusi aduan ke OPD, ia menegaskan bahwa mekanisme itu berlangsung sangat cepat.
“Distribusi awal ke OPD tidak sampai lima menit, bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” ujarnya.
Hingga kini, Pemkot Makassar memiliki sekitar 358 aplikasi di berbagai SKPD yang berjalan terpisah. LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan seluruh fungsi tersebut dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah diakses warga.
Aplikasi ini sudah tersedia dan dapat diunduh di Play Store.
LONTARA+, merupakan program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menandai komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Oleh sebab itu, Roem menambahkan bahwa kedepannya, pihaknya berencana melakukan sosialisasi besar-besaran kepada RT/RW setelah pelantikan perangkat tersebut selesai pada akhir Desember.
“RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+. Mereka akan jadi perpanjangan tangan warga yang mungkin belum familiar dengan aplikasi, terutama terkait aduan infrastruktur dan layanan publik,” tutur mantan Kadispar Makassar itu. (***)
